kamu dan secangkir kopi sastra: Menyoal Aksi ‘Kutu loncat’ Jokowi

Menyoal Aksi ‘Kutu loncat’ Jokowi

4/23/2014 04:58:00 PM

Kamu dan secangkir kopi sastra , Posted in Knowledge , Opini , 0 Comments

Jika kita bertanya tentang siapa tokoh fenomenal dan popular di negeri ini dalam 2 tahun terakhir, barangkali sosok bernama Joko Widodo atau yang kerap disapa Jokowi layak dikedepankan sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut. Bagaimana tidak, tentu kita semua masih ingat siapa Jokowi delapan tahun silam?. Kala itu Jokowi hanyalah seorang Wali kota Solo. Setelah memulai karier politik sebagai Walikota Solo, Jokowi kemudian melesat menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan saat ini, seorang Jokowi berpeluang melenggang mudah menuju Istana Presiden sebagai orang nomor satu di negeri ini.

Publik tentu masih mengingat dengan baik tentang kiprah politik Jokowi yang melesat sedemikian cepat. Jika dirunut dari awal, tahun 2005 Jokowi resmi menjabat sebagai Wali kota Solo berdampingan dengan F.X. Hadi Rudyatmo sebagai Wakil Wali kota. Memimpin kota Solo pada periode pertama, Jokowi-Rudy sukses mengubah wajah kota Solo menjadi lebih baik, dengan menata para pedagang kaki lima, membenahi transportasi, pembenahan pasar tradisional dan ruang terbuka hijau serta berbagai kebijakan lainnya sehingga Kota Solo menjadi sangat tertib dan nyaman. Bahkan, solo memiliki Branding “The Spirit of Java.
Rentetan keberhasilan pada periode pertama membuat Jokowi-Rudy kembali terpilih melanjutkan kepemimpinannya di Kota Solo untuk periode kedua (2010-2015). Di periode kedua, duet kepemimpinan ini begitu banyak menuai pujian atas keberhasilannya memimpin kota Solo. Namun tujuh tahun kiprah Jokowi memimpin Kota Solo harus terhenti, bukan lantaran tersandung kasus Korupsi atau kasus Kriminal seperti yang umumnya dialami para pemimpin daerah, melainkan karena Jokowi didaulat menjadi Gubernur DKI Jakarta bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Tahun 2012. Kepopularan Jokowi sebagai Kandidat Wali kota terbaik di dunia serta kepiawaiannya dalam mengawal kota Solo, membuat elite PDIP dan Gerindra bersikeras mengusung Jokowi-Ahok sebagai Gubernur dan wakil Gubernur yang bertugas menciptakan ‘Jakarta Baru’. Meski melalui kontestasi yang tidak mudah dan harus bertempur dua putaran melawan kandidat incumbent Fauzi Bowo, pada tanggal 15 oktober 2012, Jokowi-Ahok akhirnya resmi menjadi pemimpin anyar DKI Jakarta untuk masa bakti 2012-2017. Namun, baru satu setengah tahun menjabat, Jokowi dikait-kaitkan masuk dalam bursa Capres pada Pilpres tahun ini. Dan benar saja, 14 maret 2014, Jokowi secara resmi didapuk sebagai calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Karier politik yang cemerlang serta masih terhitung singkat, kini menempatkan Jokowi sebagai tokoh potensial untuk memenangi Pilpres tahun ini. Jokowi berada di garda terdepan kandidat Presiden 2014-2019 mengungguli nama-nama anyar seperti Prabowo subianto, Mahfud MD, Jusuf Kalla, Aburizal Bakri, Wiranto dan beberapa nama lainnya. Tak ada yang bisa menyangkal kedigdayaan Jokowi hari ini, bahkan jika ditinjau dari aspek Popularitas (keterkenalan), elektabilitas (keterpilihan), Acceptabilitas (penerimaan), serta favourabilitas (kesukaan), Jokowi selalu menempati urutan teratas diantara tokoh-tokoh yang lain. Sosok Jokowi yang dikenal luas sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, humanis, gemar blusukan, anti korupsi, tegas dan sederhana dinilai oleh banyak pihak sebagai suatu keunggulan yang jarang dimiliki oleh tokoh lain. Jokowi merupakan figur yang memiliki karakter lengkap untuk menjadi pemimpin skala Nasional. Karena figur seperti Jokowilah yang barangkali diidam-idamkan oleh rakyat kebanyakan. Mengingat pemimpin-pemimpin yang terdahulu dianggap belum mampu memenuhi ekspektasi (harapan) rakyat Indonesia.

Banyak pihak mengklaim Jokowi telah berhasil membenahi DKI Jakarta. Dalam Wikipedia disebutkan Prestasi Jokowi selama menjadi Gubernur Jakarta di antaranya ialah melakukan peningkatan upah minimum provinsi, melakukan pembenahan transportasi massal, peremajaan Bus kota, program kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP), normalisasi sungai dan waduk-waduk, Relokasi warga bantaran kali dan pembangunan rumah susun, pembangunan kampung deret, hingga pembenahan pasar tradisional dan taman-taman serta menjadikan Jakarta sebagai kota festival. Selama satu setengah tahun menjabat, setidaknya sudah ada yang baru dari kota Jakarta terutama masalah reformasi birokrasi yang menekankan lelang jabatan, sehingga birokrasi Jakarta perlahan menunjukkan sikap yang bersahabat bagi para masyarakatnya. Barangkali, persoalan klasik seperti banjir dan kemacetan yang belum menghadirkan cerita baru di ibu kota. Akan tetapi, publik mesti menyadari, serangkaian gebrakan yang dilakukan Jokowi belumlah mencapai klimaksnya. Ironisnya, kebijakan monumental Jokowi semuanya masih 'setengah matang'. wajar saja jika demikian, karena idealnya untuk bisa menjalankan kebijakan semonumental ini, diperlukan waktu sekurang-kurangnya 5 tahun.

Jokowi yang kini menjadi media darling atas pencapaiannya sebagai gubernur yang gemar blusukan dan dekat dengan rakyat, juga dengan berbagai kebijakannya yang menuai banyak puja-puji, tak ayal menempatkan Jokowi kini menjadi kandidat serius yang akan memenangkan Pilpres. Namun niat Jokowi untuk menjadi Capres tentu tak didukung oleh semua pihak. Berbagai pro-kontra pasti mewarnai perjalanan Jokowi menuju RI 1. Terlebih bagi masyarakat yang masih menginginkan Jokowi sebagai Gubernur. Sebagai catatan, Jokowi pernah berjanji akan memimpin Jakarta setidaknya selama 5 tahun. Keputusan Jokowi melenggang sebagai capres seolah mencederai harapan masyarakat Jakarta yang terlanjur mempercayai janji Jokowi untuk tidak beranjak dari kursi Gubernur. Tidak sampai di situ, Jokowi yang dikenal gemar ‘kutu loncat’ atau berpindah-pindah posisi jabatan sebelum selesai masanya mengesankan Jokowi sebagai pejabat yang inkonsisten dalam mengemban masa tugas. Kita lagi-lagi ingat, dari 10 tahun masa jabatan memimpin Solo yang harus diselesaikan, Jokowi hanya merampungkan 7 tahun saja, pun ketika memimpin Jakarta, Jokowi hanya akan mengawal kota Jakarta 2 Tahun saja andai skenario menjadi capres terwujud. Jokowi boleh saja berkilah bahwa trend ‘kutu loncat’ yang Ia lakukan sebagai tuntutan demokrasi atau situasi dinamika politik, atau bisa saja Jokowi mengatakan bahwa aksi ‘kutu loncat' yang Ia lakukan adalah kehendak Partai di mana ia bernaung , yakni PDI perjuangan. Jokowi memang dikenal kader yang sangat Loyal dengan Partai, apa yang dimau Partai, maka itulah yang dilakukan Jokowi. Namun aksi kutu loncat Jokowi menuai banyak polemik. Ustadz Bachtiar Nassir dalam akun Twitternya @BachtiarNasir, Sabtu malam (15/03), menuding Jokowi mewariskan kepemimpinan kafir dan selangkah lagi mengkafirkan Indonesia. Apa yang disampaikan Ustadz Bachtiar Nassir memang tidak sepenuhnya benar, akan tetapi jika menilik dari perjalanan Jokowi sebagai Wali kota dan Gubernur, Jokowi selalu berpasangan dengan seorang wakil yang beragama Kristen. Maka, ketika Jokowi meninggalkan posnya sebagai Wali kota dan Gubernur, otomatis pengganti Jokowi adalah wakilnya yang beragama Kristen. Inilah yang memicu kemarahan serta memunculkan stigma buruk terkait masalah SARA. Indonesia memang dikenal sebagai Negara yang Demokratis, pluralis dan sangat toleran dalam sosial kemasyarakatan. Akan tetapi, isu agama dalam konteks kepemimpinan masih merupakan hal yang sensitif. Artinya, Indonesia yang mayoritas berpenduduk Muslim masih menginginkan para pemimpin lokal maupun nasional yang juga seorang Muslim. Ini tentu merupakan hal yang lumrah, karena lihat saja Amerika serikat, bukankah Negara dengan mayoritas Kristen tersebut, tidak pernah membiarkan tokoh Muslim memimpin di sana?. Maka langkah Jokowi dan PDIP yang kerap memasangkan dirinya dengan politisi non-Muslim akan memicu spekulasi negatif, terlebih saat Jokowi menghibahkan jabatan politiknya kepada wakilnya yang non Muslim untuk memimpin kota Solo maupun Jakarta.

Jokowi yang kini didaulat sebagai Capres harus bisa menjawab kritik serta tudingan miring terhadap dirinya terkait isu mewariskan kepemimpinan Kristen di solo dan Jakarta. Hal yang sama juga perlu di lakukan PDIP dalam mencarikan wakil bagi Jokowi untuk Pilpres mendatang. PDIP perlu mempertimbangkan tokoh Muslim untuk mendampingi Jokowi agar kesan Jokowi ingin mengkafirkan Indonesia terbantahkan. Jokowi merupakan seorang Muslim yang sedianya dapat bekerja sama dengan seorang muslim pula. Dan sejauh ini, Islam masih memiliki tokoh yang cukup potensial dan berintegritas untuk mendampingi Jokowi, sebut saja Jusuf kalla, Abraham Samad, Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra dan sederet nama lainnya yang juga layak dikedepankan. Jika Jokowi dan PDIP mengusung duet kepemimpinan Muslim, tentu tidak perlu ada lagi kekhawatiran akan isu SARA apalalagi kekhawatiran akan kekalahan.

Sebagai penutup tentu kita semua berharap jika Jokowi benar-benar menjadi Presiden Republik Indonesia, maka Jokowi dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Karakter kepemimpinannya yang dinilai bersih, sederhana, tegas, dekat dengan rakyat, dan memiliki integritas dalam menyelesaikan berbagai persoalan dapat mewujudkan Indonesia terlepas dari jeratan Korupsi, mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, melakukan penegakan hukum, menciptakan perdamaian dalam dan luar negeri, menjaga stabilitas ekonomi, sosial-politik dan keamanan. Serta yang paling penting, kepemimpinan nasional Jokowi tidak direcoki oleh kepentingan partai, apalagi jika kepentingan partai berseberangan dengan kepentingan rakyat. Loyalitas Jokowi terhadap rakyat harus berada diatas loyalitas Jokowi terhadap partai. Dan umpamanya Jokowi menjadi Presiden, semoga Jokowi menjadi ‘The Real President’ bukanlah Presiden boneka seperti yang ditakutkan banyak pihak. Jokowi juga harus menghentikan kebiasaan ‘kutu loncat’, memimpin Indonesia hingga selesai. Hingga di akhir kepemimpinan, ada legacy yang ditinggalkan dan juga dapat dirasakan oleh seluruh elemen bangsa. Dan yang paling penting di atas semua, andainya Jokowi memang bernasib baik menjadi Presiden, semoga tidak akan berdampak buruk pada nasib rakyat, utamanya penduduk Muslim yang merupakan masyarakat mayoritas di negeri ini. Tidak ada kepentingan asing, kepentingan kapitalis, persekongkolan media mainstream atau niat-niat terselubung lainnya di balik pencapresan Jokowi. Silih bergantiya pemimpin bangsa, semoga bukan hanya sekadar agenda rutin lima tahunan yang hanya menghasilkan pepesan kosong. Semoga.

Abdurahman el-Farizy

Pemerhati Politik, Penulis kurang ajar namun memilih jalan protagonis